Abstrak Informatif :
Kebijakan Akuntansi merupakan instrumen penting dalam penerapan akuntansi berbasis akrual yang harus dipedomani dengan baik oleh fungsi-fungsi akuntansi, baik di SKPKD maupun SKPD. Selain itu kebijakan ini juga seyogianya dipedomani oleh pihak-pihak lain seperti perencanaan dan tim anggaran pemerintah daerah. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, sehingga pemerintah daerah diwajibkan menyusun kebijakan akuntansipaling lambat tahun 2014 dan penerapan SAP Berbasis Akrual diberlakukan pada tahun 2015. Dengan adanya kebijakan akuntansi tersebut diharapkan dapat meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel. Ruang lingkup buku ini terdiri dari 12 bab pembahasan, yaitu bab 1 Tinjauan umum penyelenggaraan pemerintah daerah; bab 2 Pengelolaan keuangan pemerintah daerah; bab 3 Kebijakan akuntansi pemerintah daerah; bab 4 Gambaran umum kebijakan akuntansi; bab 5 Kebijakan akuntansi aset; bab 6 Kebijakan akuntansi kewajiban; bab 7 Kebijakan akuntansi pendapatan; bab 8 Kebijakan akuntansi beban dan belanja; bab 9 kebijakan akuntansi pembiayaan; bab 10 Kebijakan akuntansi transfer; bab 11 Kebijakan penyajian kembali neraca dan pembahan ditutup dengan bab 12 Koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi dan pos luar biasa.
Kata Kunci : Akuntansi, Neraca Keuangan, Keuangan Pemerintah.



Buku ini sudah disunting dengan perbaikan mencakup pernyataan tanggung jawab, edisi, data koleksi eksemplar, ISBN, deskripsi fisik dan gambar sampul.