Abstrak Informatif :
Hukum Tata Negara adalah sistem yang berkaitan dengan pola hidup, pola nilai dan pola pikir suatu masyarakat yang berdaulat. Oleh karena itu berbicara tentang negara selalu terkait dengan strategi masyarakat sebagai warga negara dalam mempertahankan harga diri sebagai bangsa.
Secara kultural bernegara adalah membangun pola kehidupan yang dijaga oleh kukuatan konstitusional dan berkedaulatan penuh yang diakui oleh negara lainnya.
Indonesia sebagai bangsa dan negara telah menetapkan hakikat jati dirinya melalui sejarah perjuangan dan pembentukan kedaulatan melalui kekuasaan monarkhi dan raja-raja yang kharistik seperti Tarumanegara dan Negara Kertagama. Setelah Indonesia merdeka dan memproklamirkan diri sebagai Negara Republik, maka konstitusi negara, yaitu Undang-undang Dasar 1945 dijadikan sebagai dasar dan sumber hukum yang paling ideal untuk tegaknya penyelenggaraan negara.
Bagaimana strategi penyelenggaraan suatu negara dan mengapa memerlukan penataan yang sinergis diantara semua perundang-undangan yang berlaku? Jawabnya terdapat dalam hukum tata negara, yaitu seperangkat peraturan dan berbagai ketentuan dalam mengurus dan menyelenggarakan negara. Hukum tata negara merupakan pedoman atau tolak ukur bernegara yang benar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Suatu negara yang diselenggarakan tanpa berpedoman kepada tata hukum yang benar, maka akan berakhir dengan kehancuran, sebagaimana pentingnya pemerintahan, kepemimpinan, birokrasi dan administrasi ketatanegaraan, maka negara akan mengalami keterpurukkan seperti kota mati tak berpenghuni atau wujuduhu kodamihi, artinya keberadaan bagaikan ketiadaan.
Buku ini dalam pembahasannya terdiri dari 7 bab, yaitu bab 1 pengertian dan ruang lingkup hukum tata negara; bab 2 teori tentang asal-usul negara dan kewarganegaraan; bab 3 Pancasila sebagai ideologi negara dan sumber dari segala sumber hukum; bab 4sumber-sumber hukum tata negara; bab 5 Undang-undang dasar sebagai hukum dasar tertulis; bab 6 sistematika pembahasan perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pembahasan diakhiri pada bab 7 tentang pemilihan umum.
Kata Kunci : Hukum Tata Negara, Pancasila, Undang-undang Dasar (UUD).