Abstrak Informatif :
Hukum perdata adalah segala aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dalam hidup bermasyarakat.
Hubungan hukum antara orang yang satu dan orang yang lain itu menciptakan hak dan kewajiban timbal balik bagi pihak-pihak yang sifatnya mengikat, artinya wajib dipenuhi dengan iktikad baik, tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Orang yang dimaksud dalam hubungan hukum itu dapat berupa manusia pribadi atau berupa badan hukum berdasarkan pada undang-undang yang berlaku. Orang sebagai manusia pribadi atau badan hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan hukum perdata.
Hukum perdata dapat bersumber dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt), Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) dan undang-undang Republik Indonesia. KUHPdt dan KUHD berbentuk kodifikasi yang tidak memerlukan aturan pelaksanaan lebih lanjut dalam pemberlakuannya. Kedua kodifikasi hukum tersebut berasal dari Belanda seperti tertuang dalam Staatsblad (Stb) Nomor 23 tahun 1847.
Buku ini dalam pembahasannya terdiri dari 10 bab pembahasan yang meliputi bab 1 tentang hukum perdata; bab 2 orang dan subjek hukum; bab 3 keluarga dan perkawinan; bab 4 benda dan hak kebendaan; bab 5 pewarisan, pewaris dan ahli waris; bab 6 perikatan dan jenis perikatan; bab 7 perjanjian kebendaan; bab 8 perjanjian jual beli; bab 9 perjanjian sewa-menyewa dan pembahasan diakhiri pada bab 10 yang menbahas tentang perjanjian sewa beli.
Kata Kunci : Hukum Perdata, Hukum Keluarga, Hukum Jual Beli.