Abstrak Informatif :
Kebijakan publik merupakan salah satu dimensi pokok dalam ilmu dan praktik administrasi publik. Sebagai salah satu unsur penting dalam administrasi publik, kebijakan publik dianalogikan fungsinya sama dengan fungsi otak pada tubuh manusia, karena melalui instrumen ini, segala aktivitas kehidupan bernegara, dan bermasyarakat mulai dilakukan oleh birokrasi, plus pihak swasta dan masyarakat.
Dalam konteks organisasi, baik yang berukuran kecil maupun yang berukuran besar, seperti suatu negara, kebijakan publik merupakan instrumen nyata yang menggambarkan hubungan yang riil antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini karena melalui kebijakan publik inilah segala proses penyelenggaraan negara, pembangunan dan pelayanan publik akan mulai berjalan. Kebijakan publik sebagai titik awal (starting point) pengoperasian program-program dan / atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat dan swasta.
Buku ini dalam pembahasannya terbagi ke dalam 17 bab, yang meliputi bab 1 pendahuluan; bab 2 aktivitas-aktivitas dalam tahap penyusunan agenda setting, formulasi kebijakan, tahap legitimasi pengambilan keputusan kebijakan dan implementasi kebijakan; bab 3 implementasi kebijakan publik dari kacamata administrasi publik; makna implementasi dan perkembangan studi implementasi kebijakan publik; bab 5 model-model implementasi kebijakan publik; bab 6 makna dan fungsi evaluasi kebijakan publik dalam ranah kebijakan publik; bab 7 pendekatan evaluasi kebijakan publik; bab 8 analisis hubungan evaluasi kebijakan publik dengan good governance; bab 9 sistem manajemen kinerja; bab 10 kebijakan publik merupakan faktor kritikal bagi kemajuan dan kemunduran suatu bangsa; bab 11 unsur-unsur dan program implementasi kebijakan; bab 12 peran pemerintah, dunia usaha, dan peran masyarakat dalam kebijakan pelayanan publik; bab 13 kebijakan pelayanan dan prinsip pelayanan; bab 14 penerapan good governance dalam kebijakan pelayanan barang dan jasa; bab 15 pergeseran paradigma administrasi publik dalam konteks kebijakan pelayanan publik; bab 16 kebijakan pelayanan elektronik dan pembahasan diakhiri pada bab 17 analisis kebijakan untuk evidence based policy.
Kata Kunci : Kebijakan Publik, Pelayanan Publik, Manajemen Kinerja.