Penelitian ini berfokus pada penerapan demokrasi ekonomi pada BMI Cabang Palangka Raya, dimana fungsi BMI Cabang Palangka Raya sebagai lembaga penghimpun dan pengelola dana dari umat, oleh umat dan disalurkan kembali untuk kemaslahatan bersama umat berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini mengkaji masalah-masalah, yaitu: pertama, bagaimana penerapan demokrasi ekonomi pada BMI Cabang Palangka Raya. Kedua, Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan demokrasi ekonomi pada BMI Cabang Palangka Raya. Ketiga, bagaimana solusi yang diambil dalam penerapan demokrasi ekonomi pada BMI Cabang Palangka Raya. Dengan tujuan penelitian adalah: pertama, untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan demokrasi ekonomi pada BMI Cabang Palangka Raya. Kedua, untuk mendeskripsikan dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi pada pelaksanaan penerapan demokrasi ekonomi pada BMI Cabang Palangka Raya. Ketiga, Untuk mendeskripsikan dan menganalisis solusi-solusi yang tepat dan bijak dalam penerapan demokrasi ekonomi pada BMI Cabang Palangka Raya.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh dari informasi Branch Manager dan Head Marketing BMI Cabang Palangka Raya, serta agen BMM selaku BMT Kube Sejahtera dan BMT At-Thayyibah dan anggota KUM3. Prosedur pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan (verifikasi).
Hasil penelitian menunjukkan. Pertama, penerapan demokrasi ekonomi pada BMI Cabang Palangka Raya dalam penguatan ekonomi umat melalui, penyaluran pendanaan masyarakat kecil dengan program KUM3, pengembangan usaha dengan pendampingan dan pembinaan dan sumber dana dari hasil zakat, infak dan sedekah (ZIS) sebagai temuan pertama. Kedua, kendala-kendala dalam penerapan demokrasi ekonomi pada BMI Cabang Palangka Raya, yaitu dalam bentuk penyaluran pendanaan yang sulit diakses oleh masyarakat lapisan bawah dan pengusaha skala kecil, program KUM3 ini tidak bisa dirasakan oleh klasifikasi masyarakat miskin yang tidak punya usaha, dan yang terakhir masalah kredit macet disebabkan oleh karakter, modal, jaminan, dan kemapuan pengusaha dan masyarakat kecil tersebut. Ketiga, adapun solusi yang ditempuh dalam hal ini adalah dengan cara memperluas jaringan pengakses pendanaan baik melalui lembaga pemerintah dengan Bazda, Lembaga Jasa Keuangan Syariah dan Lembaga Keuangan Skala Mikro Syariah yang bisa dipenuhi oleh masyarakat miskin dan pengusaha kecil, seperti pola KUM3. Dan perlunya koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan penilaian peserta KUM3.